Senin, 8 Juni 2026, Pemerintah Provinsi Bali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Bali kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Gubernur Bali menegaskan komitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK guna menjaga kualitas WTP dan mendukung kesejahteraan krama Bali.
