Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola pada Pemerintah Daerah se-wilayah Bali
Sinergi kuat untuk Bali yang bersih dan berintegritas! 🏛️✨
Kamis, 12 November 2026
Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-wilayah Bali.
Didampingi oleh KPK, Kemendagri, dan BPKP, strategi pencegahan korupsi berbasis risiko di tahun 2026 diarahkan pada tiga poin utama:
1️⃣ Digitalisasi & Ketepatan Waktu: Penertiban Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar terinput ke dalam SIPD-RI secara tepat waktu.
2️⃣ Transparansi Aset & Anggaran: Pengawasan ketat pada proses pengadaan, belanja hibah, serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) demi mencegah potensi kerugian negara.
3️⃣ Optimalisasi Pengawas Internal: Pembinaan berkelanjutan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar semakin kapabel dan independen—sembari terus mengkaji solusi atas keterbatasan SDM dan anggaran bersama pemerintah pusat.
Pencegahan harus dimulai dari hulu. Dengan pengawasan yang solid dan komitmen tinggi, kita wujudkan birokrasi Bali yang semakin melayani dan bebas korupsi.