Menunjuk Surat Inspektur Provinsi Jawa Tengah selaku Wakil Ketua I Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 700.1/2254/1.3/2023, tanggal 14 Nopember 2023, Hal Kunjungan Balik Studi Tiru UPP

Jumat, 17 Nopember 2023 bertempat di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Madya Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali dilaksanakan Persiapan dan Pelatihan Teknis Pelaksanaan Asesmen Desa Antikorupsi.

Kamis, 16 Nopember 2023 bertempat di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Madya Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali dilaksanakan Pembahasan persiapan Partisipasi pada Integrity Expo Hakordia Tahun 2023 di Gedung Istana Senayan

Dalam rangka menjaga netralitas ASN dan Non ASN menjelang dilaksanakannya Pemilu di Tahun 2024, selasa, 14 Nopember 2023 bertempat di Ruang Sabha Adhyasta Utama Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali dilaksanakan Sosial

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), unt

Dalam rangka menyamakan persepsi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program/kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Bali dan kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara peny

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Nomor : B/3702/DKM.01.02/80-84/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, Hal. Tindaklanjut Pelaksanaan Replikasi Percontohan Desa Antikorupsi, Surat Se

Kamis, 19 Oktober 2023 bertempat di Ruang Sabha Adhyasta Utama Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali dilaksanakan Kunjungan Kerja Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam rangka Peningkatan dan Penguatan Pro

Menunjuk Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia Nomor : B/365/PP.03/2023, tanggal 18 September 2023. Selasa, 10 Oktober 2023 bertempat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta atas hasil evaluasi peta risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provi

Berkenaan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar sesuai Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indone

Menunjuk Surat BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor PE.08.02/S2758/PW/22/6/2023, tanggal 21 September 2023, Hal: Penyelenggaraan Sosialisasi Audit Kinerja, dan Peraturan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat di Wilayah P