Senin, 28 Oktober 2024, bertempat di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Madya Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali. Tim KPK melakukan kajian terkait optimalisasi penerimaan PAD Provinsi Bali melalui identifikasi nominee pemilik kendaraan mewah serta rekomendasi Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) sebagai bahan pengambilan kebijakan di Provinsi Bali.
