{"id":8059,"date":"2025-08-29T23:11:28","date_gmt":"2025-08-29T23:11:28","guid":{"rendered":"https:\/\/inspektorat.baliprov.go.id\/?p=8059"},"modified":"2025-08-29T23:11:28","modified_gmt":"2025-08-29T23:11:28","slug":"whistleblowing-system-menurut-se-menpanrb-no-8-m-pan-rb-06-2012","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/inspektorat.baliprov.go.id\/web\/2025\/08\/29\/whistleblowing-system-menurut-se-menpanrb-no-8-m-pan-rb-06-2012\/","title":{"rendered":"Whistleblowing System menurut SE MENPANRB No. 8\/M.PAN-RB\/06\/2012"},"content":{"rendered":"

Whistleblowing System menurut SE MENPANRB No. 8\/M.PAN-RB\/06\/2012<\/p>\n

Definisi
\nWhistleblowing System (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi (TPK) atau pelanggaran lainnya yang melibatkan pegawai aparatur sipil negara (ASN) maupun penyelenggara negara, yang dikelola secara khusus, rahasia, aman, dan profesional.<\/p>\n

Tujuan<\/p>\n

Memberikan saluran resmi bagi masyarakat\/pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
\nMeningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
\nMewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n

Karakteristik Utama WBS dalam SE ini<\/p>\n

Rahasia: Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.
\nAman: Memberi perlindungan bagi whistleblower dari ancaman atau tindakan balasan.
\nDikelola khusus: Ada unit pengelola\/petugas khusus yang menindaklanjuti laporan.
\nSelektif: Laporan yang diterima harus memenuhi kriteria (fakta awal, relevansi, bukan fitnah).<\/p>\n

Kriteria Laporan yang Dapat Diproses<\/p>\n

Menyebutkan pihak yang dilaporkan.
\nAda perbuatan yang diduga menyimpang (korupsi\/pelanggaran).
\nDisertai data, informasi, atau bukti permulaan yang memadai.<\/p>\n

Perlindungan Whistleblower<\/p>\n

Identitas pelapor tidak boleh diungkap tanpa persetujuan.
\nPelapor dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tekanan, atau ancaman.
\nNegara\/instansi wajib memberikan jaminan keamanan bila diperlukan.
\nManfaat<\/p>\n

Menjadi early warning system terhadap potensi penyimpangan.
\nMendorong keterlibatan masyarakat dan pegawai dalam kontrol sosial.<\/p>\n

Meningkatkan kepercayaan publik pada upaya pemberantasan korupsi.<\/p>\n